Pemprov Sultra Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Sekjen Kemendagri Tekankan Peran Aktif Kepala Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap hari Senin. Rakor yang berlangsung secara virtual pada Senin, 14 Juli 2025, ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Dari Pemprov Sultra, rakor diikuti di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra, dengan kehadiran sejumlah pejabat, antara lain Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan instansi terkait lainnya.
Inflasi Daerah Perlu Diantisipasi Serius
Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir memaparkan perkembangan inflasi di berbagai daerah. Ia menyoroti sejumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami tekanan inflasi tinggi, termasuk Sulawesi Tenggara, Papua Selatan, Sulawesi Barat, Bali, DIY, dan NTB.
Ia menekankan perlunya keterlibatan langsung kepala daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama dalam mengidentifikasi dan menangani komoditas penyumbang kenaikan harga.
“Panggil BPS-nya, cek komoditas apa yang menyumbang kenaikan harga. Jika sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap tinggi, evaluasi kinerja dinas terkait, apakah mereka masih mampu mengelola situasi,” tegas Tomsi.
Tercatat 99 dari 150 daerah memiliki angka inflasi di atas rata-rata nasional, termasuk Kabupaten Konawe (3,88%), Timur Tengah Selatan (3,92%), dan Kabupaten Banggai (4,00%).
Implementasi Langkah Pengendalian Dinilai Belum Maksimal
Sekjen Kemendagri menyoroti belum maksimalnya implementasi sembilan langkah pengendalian inflasi di daerah. Dari 552 kabupaten/kota, hanya 343 daerah yang aktif memantau stok dan harga, 204 daerah menjaga pasokan bahan pokok, dan 226 daerah menjalankan gerakan menanam.
“Sebagian besar daerah masih bekerja secara konvensional. Ini menjadi tantangan yang harus kita benahi bersama,” ujar Tomsi.
Komoditas Penyumbang Inflasi dan IPH
Data SP2KP per 11 Juli 2025 mencatat bawang merah, cabai rawit, dan beras sebagai komoditas dengan kenaikan harga signifikan. Bawang merah naik di 260 daerah, cabai rawit di 250 daerah, dan beras di 178 daerah.
Sementara itu, Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa 35 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), dengan Sultra—khususnya Kabupaten Buton Selatan—mengalami kenaikan IPH sebesar 2,95%, akibat harga beras dan bawang merah.
Bulog Tekankan Ketepatan Sasaran Bantuan
Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penerima bantuan pangan harus bebas dari aktivitas judi online dan terorisme.
“Jika ada penerima manfaat yang terlibat judi online atau kegiatan radikal, segera coret dari daftar,” tegasnya.
Bulog mendapatkan tugas menyalurkan bantuan pangan berupa 20 kg beras per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Juni–Juli 2025, serta mengembangkan sistem pelacakan distribusi real-time berbasis aplikasi.
Pengendalian Inflasi, Tanggung Jawab Bersama
Rakor ini kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tugas lintas sektoral yang memerlukan sinergi kuat antar-instansi dan pemerintah daerah. Kepala daerah diminta untuk tidak hanya menunggu instruksi, tetapi proaktif mengambil tindakan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat.