Gubernur Sultra: Program Transmigrasi Melahirkan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menyatakan bahwa program transmigrasi telah berhasil melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di daerah.

“Sejak 1968 hingga 2024, Sulawesi Tenggara telah menerima 69.747 kepala keluarga atau 275.786 jiwa transmigran,” ucap Gubernur dalam kegiatan Rapat Koordinasi, Advokasi, dan Penguatan Kapasitas Stakeholder Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digelar di Hotel Claro Kendari, Senin (4/8/2025).

Gubernur menambahkan, hingga saat ini terdapat 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya masuk dalam kawasan prioritas nasional, yakni Kawasan Mutiara (Kab. Muna), Kawasan Asinua–Routa (Kab. Konawe), dan Kawasan Anawua–Toari (Kab. Kolaka).

Ia menegaskan bahwa transmigrasi merupakan pilar penting dalam pembangunan nasional.

“Program transmigrasi bukan hanya pemindahan penduduk, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan nasional,” tegasnya.

Untuk itu, Gubernur Andi Sumangerukka menekankan pentingnya menjadikan kegiatan ini sebagai wadah penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Terutama dalam mendorong dan mendukung agenda transformasi transmigrasi yang mencakup lima konsep: Transmigrasi Tuntas, Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Patriot, Transmigrasi Karya Nusantara, dan Transmigrasi Gotong Royong,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini dapat memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi terkini terkait transmigrasi, meningkatkan kapasitas perencanaan yang lebih terintegrasi di daerah, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.

“Semoga forum ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan kawasan transmigrasi yang maju, aman, mandiri, sejahtera, dan religius,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dibuka oleh Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, dan bertujuan mempercepat proses inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi di wilayah Sulawesi.