Deputi Kemenko Polhukam Buka Seminar Literasi Digital di Kendari: Merawat Demokrasi dan Menangkal Disinformasi
Kendari, (PPID Utama Sultra) – Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, secara resmi membuka Seminar Literasi Digital bertema “Merawat Demokrasi, Menangkal Disinformasi” yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (2/10/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan serta peserta lintas sektor. Turut hadir Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Inspektur Kemenko Polhukam, perwakilan BSSN, unsur Forkopimda Sultra, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, akademisi, praktisi komunikasi, hingga pegiat literasi digital.
Dalam sambutannya, Deputi Marsda TNI Eko Dono Indarto menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi dalam menjaga demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital.
“Seminar literasi digital ini memiliki tujuan penting, yaitu meningkatkan kemampuan kritis masyarakat lintas generasi, mendorong lahirnya konten digital yang etis dan berkualitas, serta memperkuat kolaborasi antar-generasi dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman,” ujarnya.
Tantangan Literasi Digital dan Demokrasi
Deputi Eko Dono menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa dua sisi berbeda. Di satu sisi, digitalisasi membuka ruang partisipasi publik yang luas, memperkuat demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun di sisi lain, derasnya arus disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian berpotensi merusak sendi-sendi demokrasi serta memicu konflik sosial.
“Fenomena echo chamber dan era post-truth membuat informasi menyesatkan lebih mudah tersebar dan dipercaya, bahkan seringkali mengalahkan data dan fakta yang sebenarnya,” jelasnya.
Mengutip survei Kemenkomdigi tahun 2022, indeks literasi digital nasional baru mencapai 3,54 dari skala 5 (kategori sedang). Sementara itu, indeks masyarakat digital Indonesia pada 2023 hanya mencatat skor 43,34 dari skala 100. Menurutnya, angka tersebut mencerminkan masih terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami, memverifikasi, dan menggunakan informasi digital secara kritis serta bertanggung jawab.
Tiga Arahan Strategis
Dalam arahannya, Deputi Kemenko Polhukam menggarisbawahi tiga poin utama:
- Kolaborasi lintas sektoral dalam kerangka pentahelix, melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor industri, media, komunitas, serta masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
- Penguatan daya kritis masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten menyesatkan yang dapat merusak persatuan bangsa.
- Menjadikan literasi digital sebagai gerakan berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek, tetapi melembaga dalam pendidikan, kebijakan, serta budaya bermedia masyarakat.
“Literasi digital yang kuat akan membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan berintegritas, masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh informasi menyesatkan sekaligus tangguh menghadapi dinamika global di era post-truth. Lebih jauh lagi, penguatan literasi digital juga merupakan bagian dari ikhtiar merawat demokrasi dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Peneguhan Demokrasi dan Ketahanan Nasional
Deputi Eko Dono menekankan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh di atas keterbukaan informasi yang bertanggung jawab, partisipasi publik yang bermakna, serta ruang diskusi yang bebas dari manipulasi dan ujaran kebencian.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta menjadikan seminar ini sebagai momentum memperkuat literasi digital bangsa demi menjaga demokrasi dan stabilitas nasional. IKP