Transformasi Transmigrasi 2025: Gubernur ASR Siap Dukung Langkah Pembangunan Ekonomi Lokal dan Kesejahteraan
Denpasar Selatan, Bali – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh program Transformasi Transmigrasi 2025 yang digagas Kementerian Transmigrasi RI. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, yang hadir mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam Rapat Kerja Nasional dan Diskusi Program Transmigrasi yang digelar di Denpasar Selatan, Senin (28/7/2025).
Dalam pertemuan bertema “Membangun Masa Depan Indonesia Emas dari Kawasan Transmigrasi: Integrasi Kebijakan dan Upaya Transformasi”, Sekda menekankan bahwa transformasi transmigrasi sejalan dengan arah pembangunan Presiden Prabowo, serta menjadi langkah strategis dalam membangun ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi Transmigrasi 2025, Gubernur Sultra, Bapak Andi Sumangerukka, insyaallah siap mendukung langkah pembangunan ekonomi lokal, terlebih bermuara pada bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu pokok pesan dalam kegiatan ini,” ungkap Sekda.
Lebih jauh, Sekda menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari pertemuan ini adalah menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengembangan kawasan transmigrasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Ia mengutip arahan dari Menteri Transmigrasi RI mengenai pergeseran paradigma dalam program transmigrasi, yang kini menekankan permintaan daerah sebagai dasar perencanaan perpindahan penduduk, bukan lagi semata-mata keputusan dari pemerintah pusat. Selain itu, konsep transmigrasi lokal juga diperkenalkan, yakni pemindahan masyarakat asli suatu daerah ke wilayah lain dalam provinsi yang sama, seperti di Papua Selatan.
“Perpindahan penduduk harus berdasarkan permintaan dari pemerintah daerah tujuan. Kementerian juga kini fokus pada transmigrasi lokal, agar pembangunan benar-benar mengakar dan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ujar Sekda menirukan Menteri Transmigrasi.
Dalam pembukaan acara secara hybrid, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI menyoroti pentingnya transformasi kawasan transmigrasi sebagai kunci pembangunan ekonomi baru. Pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan langkah-langkah konkret dengan kebijakan nasional agar transformasi tersebut dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.
“Urgensi transformasi kawasan untuk membangun perekonomian baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal maupun transmigran menjadi titik fokus. Rapat kerja ini menjadi instrumen penting dalam menyosialisasikan arah baru kebijakan transmigrasi,” tutur Sekda mengutip sambutan Menko.
Rapat ini juga menjadi forum evaluasi program kerja Kementerian Transmigrasi di semester pertama tahun 2025 dan ajang penyusunan arah kerja tahun 2026 yang terintegrasi dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo. Salah satu sorotan utama adalah penguatan lima program prioritas transmigrasi yang dikenal sebagai 5T.
Kelima program tersebut dijabarkan sebagai berikut:
- Trans Tuntas, menyelesaikan masalah lahan transmigrasi dan percepatan penerbitan sertifikat hak milik (SHM);
- Trans Lokal, mendukung pembangunan rumah dan bantuan pangan untuk keluarga transmigran;
- Trans Patriot, menyediakan beasiswa pendidikan dan dukungan riset komoditas unggulan daerah;
- Trans Karya Nusa, mengembangkan kewirausahaan dan peningkatan pendapatan warga transmigrasi;
- Trans Gotong Royong, membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan konektivitas wilayah.
Selain sambutan dan arahan, kegiatan ini juga mencakup penandatanganan naskah kerja sama antar daerah terkait penyelenggaraan transmigrasi. Hadir dalam kesempatan ini sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, mulai dari Menteri dan Wakil Menteri Transmigrasi RI, hingga para pimpinan daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Beberapa kepala daerah yang hadir secara langsung di antaranya Gubernur Banten, Gubernur Sulawesi Barat, dan Gubernur Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyambut baik momentum ini sebagai bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun sistem transmigrasi yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. IKP
