Pemprov Sultra Ikuti Rakor Evaluasi Inflasi, Program PKG, dan Tiga Juta Rumah Secara Virtual

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap minggu. Rakor ini berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sultra yang mengikuti dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra pada Senin, 30 Juni 2024. Rakor dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, serta dirangkaikan dengan evaluasi dua program strategis nasional, yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah. Hadir pula berbagai narasumber dari kementerian dan lembaga terkait seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR Imran, Deputi I Bapanas I Gusti Ketut Astawa, serta Plt. Deputi II KSP Edy Priyono.

Dari pihak Pemprov Sultra, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Setda, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya. Dalam agenda evaluasi Program Tiga Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat realisasi program ini. Ia menyebutkan delapan arahan strategis dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, antara lain dorongan untuk alokasi anggaran daerah bagi renovasi rumah tidak layak huni, penyusunan Perkada untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, hingga pentingnya mendorong peran CSR dalam pembangunan rumah rakyat dan meniadakan pungli dalam perizinan perumahan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam evaluasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), menjelaskan bahwa PKG merupakan salah satu dari tiga program prioritas Kementerian Kesehatan. Program ini dilakukan menyeluruh mengikuti siklus hidup, dari bayi hingga lansia, melalui tiga momentum utama yakni PKG Ulang Tahun, PKG Sekolah, dan PKG Khusus. Menkes menyampaikan bahwa PKG Sekolah akan mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru Juli 2025, dan membutuhkan dukungan lintas sektor termasuk pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Rakor ditutup dengan arahan dari Sekjen Kemendagri, Tomsi Thohir, yang menegaskan pentingnya enam langkah konkret dalam pengendalian inflasi: operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama antar daerah penghasil komoditas, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD. Ia menyampaikan bahwa dari hasil monitoring, hanya sembilan daerah yang telah menjalankan seluruh langkah tersebut. Sebaliknya, 232 daerah belum melaksanakan satu pun upaya konkret. Tomsi memberikan kritik tajam kepada pemerintah daerah yang tidak menjalankan langkah-langkah ini dan meminta kepala daerah mengevaluasi kinerja perangkatnya. “Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya tidak bertanggung jawab,” tegasnya menutup rapat.

Dalam sesi pemaparan tren inflasi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pada minggu keempat Juni 2025, indeks perkembangan harga (IPH) mengalami kenaikan di 16 provinsi, penurunan di 21 provinsi, dan stabil di satu provinsi. Di Sulawesi Tenggara, IPH naik sebesar 1,43 persen, disumbang oleh komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan cabai merah. Kabupaten Bombana mencatatkan IPH tertinggi di luar Jawa dan Sumatera sebesar 3,57 persen, disusul Kabupaten Buton sebesar 3,10 persen.