Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi Nasional, Bahas Strategi Pengendalian Harga dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 7 Juli 2025. Rapat rutin mingguan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri seluruh jajaran pemerintah daerah dari berbagai provinsi se-Indonesia.
Dari pihak Pemprov Sultra, rakor ini diikuti oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, Inspektorat, dan sejumlah instansi teknis lainnya, bertempat di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menyoroti bahwa kinerja ekonomi nasional masih menyisakan tantangan, terlihat dari posisi Indonesia yang berada di peringkat 45 dunia dalam PDB tahunan.
“Kalau ingin masyarakat sejahtera, maka ekonomi daerah harus tumbuh. Jika ekonomi tumbuh, otomatis pendapatan naik, kemiskinan turun, dan layanan publik meningkat,” ujar Tito.
Tito juga memaparkan langkah strategis yang harus diambil pemerintah daerah:
- Menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga pangan melalui TPID;
- Meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung ekonomi daerah;
- Memberikan dukungan konkret terhadap program pembangunan 3 juta rumah nasional.
Selain itu, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, yang memaparkan 9 langkah percepatan ekonomi, termasuk pengendalian harga, realisasi APBD, peningkatan produktivitas pertanian, dukungan terhadap UMKM dan manufaktur, serta distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dari sisi statistik, Kepala BPS RI Amalia Adininggar menekankan bahwa kinerja ekonomi nasional adalah cerminan agregat ekonomi daerah. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah dan akurasi data menjadi penentu utama keberhasilan kebijakan pengendalian inflasi.
Inflasi Sultra Masih Terkendali, Namun Waspada Tekanan di Beberapa Wilayah
Usai mengikuti rakor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, menekankan bahwa tingkat inflasi Sultra per Juni 2025 masih berada dalam rentang target nasional (1,5–3,5%), yakni:
- 0,7% (bulanan),
- 2,52% (year-on-year),
- 2,74% (year-to-date).
Namun, ia mengingatkan bahwa terdapat empat daerah IHK di Sultra yang menunjukkan angka inflasi cukup tinggi:
- Konawe: 3,88%
- Kolaka: 3,34%
- Baubau: 3,11%
- Kendari: 1,47%
“Kita harus bergerak cepat, terutama di Konawe dan Kolaka yang sudah mendekati batas atas target inflasi nasional,” tegas Ari.
Sebagai respon, TPID Sultra telah menyiapkan 6 langkah konkret, yaitu:
- Operasi pasar murah di titik strategis,
- Inspeksi pasar dan distributor untuk cegah penimbunan,
- Kerja sama antardaerah untuk menjamin pasokan,
- Gerakan menanam massal di rumah dan lahan pekarangan,
- Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT),
- Dukungan logistik dan distribusi dari APBD.
Ancaman Inflasi Pangan dan Serapan Anggaran
Ari juga memaparkan bahwa beras, bawang merah, dan cabai rawit berpotensi menjadi pemicu inflasi dalam waktu dekat, akibat musim hujan dan gangguan distribusi. Selain itu, sektor perikanan juga terdampak musim angin timur, yang menghambat suplai ikan laut.
“Kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Perlu intervensi cepat—baik melalui distribusi logistik, bantuan pangan, maupun panen gotong royong,” ujarnya.
Sebagai bentuk mitigasi, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras kepada 187.723 KPM selama dua bulan, yang dimulai minggu ini.
Namun demikian, Ari menyoroti bahwa rendahnya serapan APBD Sultra yang baru mencapai 39,62% turut memperlambat perputaran ekonomi di daerah.
“Kalau APBN tidak cukup, dan APBD lambat, kita butuh kolaborasi dengan BI, swasta, atau BUMN. Perputaran uang dari pemerintah sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Ajakan Kolaborasi dan Kesiapsiagaan
Menutup paparannya, Kadis Ketahanan Pangan mengajak semua OPD dan pemangku kepentingan untuk bekerja secara kolektif.
“Jangan hanya biro ekonomi yang bekerja. Semua harus terlibat—dari pertanian, perdagangan, hingga transportasi. Kita hadapi potensi inflasi pangan enam bulan ke depan dengan langkah cepat, tepat, dan terpadu,” pungkas Ari.
IKP – Kominfo Sultra