Pemerintah

Wagub Sultra Buka Sosialisasi IDSD, Tegaskan Pentingnya Data untuk Perkuat Daya Saing Daerah

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tenggara bertempat di Swiss-Belhotel Kendari, Selasa (8/7/2025).

Dengan mengusung tema “Pemanfaatan Data dan Informasi IDSD dalam Rangka Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Berbasis Bukti untuk Memperkuat Daya Saing Berdasarkan Potensi Keunggulan Daerah”, acara ini turut dihadiri oleh Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Direktur Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Asisten II Setda Sultra, serta para kepala OPD lingkup Pemprov Sultra dan perwakilan dari berbagai instansi teknis.

Dalam sambutannya, Wagub Ir. Hugua menegaskan bahwa data dan riset menjadi landasan utama dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil dan daya saing daerah. Ia menyampaikan bahwa meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan terbatas, namun pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam memperkuat dan membina kabupaten/kota.

“IDSD adalah alat ukur utama untuk melihat daya saing ekonomi daerah yang sesungguhnya—mulai dari petani, nelayan, industri kreatif, perdagangan, hingga pariwisata. Semua sektor produktif harus dikelola berbasis data,” ujarnya.

Peran Brida dalam Penguatan Daya Saing Daerah

Wagub juga menekankan bahwa BRIDA tidak hanya bertugas memperkuat riset di tingkat provinsi, tetapi juga bertanggung jawab membina dan memfasilitasi daerah kabupaten/kota. Peran strategis ini, katanya, harus dijalankan secara proaktif, utamanya dalam meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yang saat ini berada di angka 3,46, naik dari tahun sebelumnya yaitu 3,36.

Meski mengalami peningkatan, Wagub menyampaikan bahwa angka tersebut masih belum cukup kompetitif secara nasional. Ia juga menyinggung penurunan skor LAKIP Sultra dari B ke C, yang menjadi cerminan lemahnya tata kelola dan akuntabilitas daerah.

“Kalau IDSD kita rendah, buat apa anggaran APBD sebesar Rp4,7 triliun? IDSD mencerminkan hasil nyata pembangunan dan produktivitas rakyat. Maka harus jadi perhatian serius,” tegas Hugua.

Evaluasi Sistem dan Sinergi Lintas OPD

Kepala BRIDA Provinsi Sultra, Dra. Hj. Isma, M.Si., dalam laporannya menjelaskan bahwa sistem pengukuran IDSD telah mengalami perubahan signifikan sejak integrasi Balitbang ke dalam BRIN. Kini, pengukuran dilakukan secara nasional oleh BRIN sesuai Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.

“IDSD bukan sekadar angka. Ini adalah instrumen penting untuk menyusun perencanaan pembangunan berbasis bukti dan mengevaluasi capaian program daerah,” jelasnya.

Isma menambahkan bahwa masih ada beberapa pilar IDSD dengan skor rendah yang perlu menjadi fokus intervensi lintas sektor. Ia menggarisbawahi tiga tujuan utama sosialisasi ini:

  1. Mendorong perencanaan berbasis data IDSD.
  2. Meningkatkan skor pada pilar-pilar lemah.
  3. Memperkuat diseminasi hasil analisis kepada pemangku kepentingan.

Komitmen BRIDA dan Pemprov Sultra

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga riset, serta mendorong seluruh OPD agar menjadikan data sebagai basis kebijakan publik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui BRIDA berkomitmen untuk menguatkan budaya perencanaan berbasis bukti, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan partisipasi aktif daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.