Wakil Gubernur Sultra Hadiri Secara Virtual Pembukaan Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kecamatan se-Indonesia
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., menghadiri secara virtual Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di seluruh kecamatan se-Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan ini dipusatkan di Halaman Kantor Camat Kadia, Kota Kendari, Sabtu (30/8/2025).
Turut hadir dalam kesempatan itu Forkopimda Sultra, Wali Kota Kendari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sultra, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, TPID Sultra, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap persoalan pangan. Menurutnya, makna kemerdekaan tidak hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kedaulatan pangan bagi rakyat.
“Bapak Presiden menegaskan, merdeka bukan hanya merdeka dari penjajahan, tetapi merdeka juga berarti kita mampu memberi makan rakyat kita sendiri. Salah satu atensi utama adalah persoalan beras, sehingga Bapak Presiden memerintahkan Menteri Pertanian untuk terus meningkatkan produksi,” jelas Mendagri.
Mendagri mengungkapkan bahwa produksi beras nasional tahun 2025 berada dalam kondisi sangat baik. Indonesia tidak melakukan impor beras, bahkan stok cadangan Bulog mencapai hampir 4 juta ton. Namun, memasuki musim kemarau panjang, produksi mulai menurun sehingga pemerintah menyiapkan langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Sebanyak 1,3 juta ton beras dari cadangan Bulog akan digelontorkan secara bertahap hingga Desember 2025 untuk menjaga stabilitas harga. Dengan rata-rata penyaluran sekitar 7 ribu ton per hari, distribusi dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari pasar rakyat, pemerintah daerah melalui BUMD, gerakan pasar murah di kecamatan dan desa, hingga keterlibatan instansi pemerintah, TNI, Polri, serta dukungan Kadin.
“Kami pastikan stok beras di Kendari dan daerah lainnya cukup hingga akhir Desember. Harga beras SPHP di pasar juga sudah stabil dengan kemasan 5 kilogram seharga Rp60.000. Bahkan ada subsidi dari Kadin dan Polri yang membuat harga beras lebih terjangkau, sekitar Rp11.000 per kilogram,” tambah Mendagri.
Selain menyalurkan beras melalui pasar rakyat, pemerintah juga memastikan distribusi menjangkau retail modern seperti minimarket. Mendagri menegaskan bahwa pihaknya telah mengecek langsung ketersediaan beras SPHP di berbagai gerai.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa GPM serentak merupakan inisiatif Kementerian Pertanian bersama Bulog melalui metode berbasis kecamatan. Dari total 7.285 kecamatan di Indonesia, sebanyak 4.663 kecamatan berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 3,4 juta orang dan kebutuhan beras lebih dari 43 ribu ton.
Gerakan ini dinilai efektif dalam menjaga stabilitas harga pangan. Berdasarkan data inflasi mingguan yang dipantau setiap Senin, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga pangan turun dari 233 kabupaten/kota menjadi 200 daerah, sementara daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 40-an menjadi 55 daerah.
“Gerakan stabilisasi harga pangan dengan pasar murah menggunakan stok Bulog adalah langkah yang tepat. Tinggal bagaimana kita memasifkan gerakan ini melalui berbagai saluran yang ada. Terima kasih kepada seluruh kepala daerah, camat, dan pihak terkait yang telah berpartisipasi,” ujar Mendagri.
Di akhir arahannya, Mendagri menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan GPM serentak ini semata-mata ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Acara ini adalah wujud kerja bersama untuk rakyat. Kita ingin memastikan beras selalu tersedia, terjangkau, dan tidak membebani masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Mentan, Bapak Mendag, Kepala Bulog, Badan Pangan Nasional, serta semua pihak yang bekerja keras untuk gerakan ini,” pungkasnya.
Sumber: IKP Diskominfo Sultra