Gubernur Sultra Tinjau Aset di Nanga-Nanga, Tegaskan Pembentukan Tim Penyelesaian Pertanahan
Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, melakukan peninjauan langsung terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di kawasan Nanga-Nanga, Kota Kendari, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sultra, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kendari, Danrem 143/Halu Oleo beserta jajaran, serta sejumlah Kepala OPD Pemprov Sultra dan pejabat teknis terkait lainnya.
Langkah Awal Penataan dan Penyelesaian Masalah Lahan
Gubernur menyampaikan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi terkini lahan milik pemerintah provinsi dan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan pertanahan yang selama ini belum tuntas.
“Kunjungan ini kami lakukan bersama DPRD, BPN, dan Korem untuk melihat langsung aset milik Pemprov. Kami sepakat membentuk tim gabungan dari Pemprov, Korem, BPN, dan pihak-pihak terkait guna membahas dan menyelesaikan permasalahan lahan serta merancang pemanfaatannya ke depan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Terjadi Penyusutan Luas Lahan
Berdasarkan data awal, lahan tersebut tercatat seluas 1.000 hektare. Namun hasil peninjauan fisik terkini menunjukkan bahwa luas lahan kini hanya tersisa sekitar 793 hektare.
“Pertanyaannya adalah, kenapa terjadi penyusutan? Ini akan ditelusuri lebih lanjut. Tim yang dibentuk akan melakukan verifikasi administrasi dan pengecekan fisik di lapangan. Setelah semuanya jelas, barulah kita susun kesepakatan bersama mengenai pemanfaatannya,” tegas Gubernur.
Antisipasi Sengketa dan Optimalisasi Aset Daerah
Gubernur menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif antarlembaga ini adalah langkah strategis untuk menghindari potensi sengketa lahan di masa mendatang. Ia juga memastikan bahwa aset milik daerah harus dimanfaatkan secara legal, transparan, dan untuk kepentingan masyarakat.
“Ini adalah aset milik rakyat. Kita harus pastikan dikelola dengan benar dan memberikan manfaat optimal untuk pembangunan daerah,” tutupnya.